Oleh: Fuad Muhammad Zein
Ideologi kebebasan yang berdasarkan aspirasi rakyat menjadi isu sentral dalam sistem demokrasi. Rakyat menjadi pedoman kedaulatan dalam kegiatan perpolitikan, sehingga rakyat mempunyai kuasa dalam pemerintahan negara. Abraham Lincoln pada tahun 1863 menyebut demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Maksudnya, pemerintahan demokrasi adalah berasal dari usulan rakyat, dilaksanakan oleh rakyat demi kesejahteraan rakyat. Rakyat mempunyai hak yang sama dalam kehidupan berpolitik, dengan cara partisispasi langsung dalam kegiatan politik entah secara individu atau pun perwakilan. Secara umum bisa disimpulkan bahwa dalam demokrasi rakyat lah pemegang kedaulatan dalam negara.
Namun, ideologi kerakyatan ini ternyata tidak selalu membawa pada sebuah kesejahteraan
yang bisa diterima oleh semua pihak. Permasalahannya adalah, ketika ideologi kerakyatan ini
dihadapkan pada kenyataan pluralitas masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok dan ideologi, tidak semuanya memiliki prinsip yang sama dalam merealisasikan kedaulatan rakyat tersebut. Artinya bahwa standar keadilan yang dilahirkan oleh kedaulatan rakyat yang mampu diterima oleh semua pihak menjadi penting. Maka yang jadi permasalahan bagaimana kedaulatan rakyat mampu menyatukan berbagai macam ideologi tersebut sehingga mampu diterima oleh semua pihak. Seperti yang dinyatakan oleh David Held, bahwa dalam setiap komunitas politik atau negara harus ada suatu badan kedaulatan tetap yang kekuasaannya diakui oleh komunitas sebagai otoritas yang benar dan sah.
Untuk tujuan pembinaan budaya ilmu, artikel lengkap bisa diunduh di sini.
