Blokade negara-negara Arab terhadap Qatar, bulan lalu (5/6/2017), cukup mengagetkan masyarakat Indonesia. Sebagai sesama muslim, kita prihatin terhadap peergolakan demi pergolakan di dunia Arab itu. Sebagian orang yang tidak bijak ikut mengafiliasikan diri dengan salah satu pihak yang berseteru di sana, untuk kemudian mejaga jarak dengan muslim lain yang dikaitkan berafiliasi dengan pihak lawan. Pembacaan dan analisis empiris terhadap fenomena itu, dengan data yang kuat, harus dilakukan. Selain memberikan kita pemahaman yang lebih utuh, ia diharapkan turu meredakan ketagangan di antara sesama muslim di Indonesia.
Untuk mewujudkannya, INSISTS mengundang Peneliti Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Nostalgiawan Wahyudi, M.A., untuk memaparkan hasil penelitiannya. Sejak 2016, penelitian Nostalgiawan menunjukkan bahwa blokade terhadap Qatar berpotensi terjadi. Salah satu alasan blokade tersebut adalah keberadaan Ikhwanul Muslimin (IM) yang dituduh sebagai organisasi teroris. “Benarkah IM kuat di dalam Qatar? Mengapa di saat negara-negara Arab takut pada IM, Qatar justru menjadi penyokong?” tanya Wahyudi kepada hadirin INSISTS Saturday Forum (ISF) yang memenuhi INSISTS Hall, Sabtu (15/7/2017) pekan lalu.
Secara geografis, Qatar cuma memiliki perbatasan darat (dengan Saudi) di bagian selatan. Jika Qatar memiliki jaringan politik yang kuat, blokade 6 negara tidak akan berarti. Blokade darat Saudi untuk menghentikan laju pipa gas. Qatar adalah emerging state. Qatar dan Doha menjadi negara ikonik yang lebih sibuk dari Riyadh, baru dimulai di tahun 1990-an. Qatar berhadapan langsung dengan jalur perdagangan minyak tersibuk di dunia. Negara paling makmur di dunia adalah Qatar, dengan tingkat pengangguran yang mendekati 0%. Sumber keuangan negara berdasarkan dari sumber energi tak terbarukan (sektor minyak, gas, dsb.).
Model pengembangan ekonomi Qatar berkiblat pada Uni emirat Arab (UEA). Di UEA, banyak sektor jasa yang membantu GDP negara tersebut, terutama dengan keberadaan kota megah, Dubai. 88% orang yang berada di Qatar adalah imigran, karena tingginya permintaan sumber daya manusia untuk mengisi sektor-sektor penting, seperti di kepolisian. Secara silsilah, nenek moyang Qatar adalah Bani Tamim, muslim sunni dari Saudi. Qatar juga menganut paham salafisme, tetapi mendukung keberadaan Ikhwanul Muslimin (IM). Dengan pemaparan data-data itu, Nostalgiawan menjelaskan, “Keberpihakan politik kawasan satu sama lain tidak bisa dikelompokkan berdasarkan teologi.” Maladewa, negara yang secara wilayah cukup jauh dari Qatar, ikut memblokadenya karena merasa perlu menguatkan hubungan dengan Saudi. Turis internasional utama Maladewa datang dari Saudi.
Qatar dan Ikhwanul Muslimin
Gerakan Ikhwanul Muslimin berdiaspora dari negerinya, Mesir, karena dihukumi sebagai organisasi terlarang di Mesir, Suriah, dan wilayah lain. Di Suriah, mereka diterima sampai 1990-an, sebelum konflik politik terjadi dan semamkin memanas hingga sekarang. Di Qatar, mereka justru direkrut secara resmi oleh pemerintah sebagai ulama, dosen, dan guru. Qatar mengundang beberapa ulama IM dengan kedudukan strategis, seperti kepala perpustakaan nasional dan pejabat kementerian pendidikan yang mereformasi kurikulum. Kiblat pendidikan Qatar adalah Al-Azhar.
Kedatangan Syeikh Qaradhawi di negeri ini adalah awal bagi kemajuan intelektualisme Islam. Beliau mendirikan Institut kajian Syariah ,yang kini menjadi Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Di tahun 90-an, beliau muncul di kantor berita Al-Jazeera. Sejak saat itu, beliau menjadi pemikir yang disegani di dunia Islam. Fatwa Syeikh Qaradhawi didukung pemimpin Qatar, Syeikh Hamad. Syeikh Hamad menempuh pendidikan di Inggris, dan tidak setuju dengan model pengelolaan negara seperti Saudi. Saudi menghimpun kekuatan keluarga Syekh Khalifa, yang merupakan keluarga Syeikh Hamad juga, untuk mengkudetanya. “Saudi hendak menjadi polisi di daerah kawasan Timur tengah yang membentuk tata nilai, diplomasi, dan bisnis,” ungkap alumnus International Islamic University of Malaysia (IIUM) di bidang ilmu politik ini.
Relasi Qatar-IM merupakan anomali. Saat Musim Semi Arab (Arab Spring), negara-negara Arab berkampanye untuk blokade IM. Arab Spring tidak akan terjadi jika tidak dikampanyekan Al-Jazeera, yang menciptakan opini publik dan pembingkaian berita. Al-Jazeera dianggap sangat mengganggu Mesir dan Saudi, ketika mereka memberitakan ketimpangan ekonomi, pengangguran dan otoritarianisme, di negara-negara Arab. Di sisi lain, mereka mendapat tempat di hati masyarakat negara-negara itu dibanding kantor berita pemerintah.
Jika mengamati lebih cermat, Qatar sebenarnya seiring dengan Saudi di satu sisi, dan bertentangan di sisi lain. Di satu sisi, Saudi menjadi polisi di kawasan, tetapi Qatar di sisi lain paling giat melakukan mediasi di antara pihak-pihak bersengketa: Asad (Suriah) dan IM, Taliban dan Amerika Serikat, bahkan Hamas dan Israel. Tetapi Qatar tidak menyelenggarakan demorasi, padahal Al-Jazeera adalah media yang mengampanyekan demokrasi, karena tahu bahwa rekayasa sosial tidak akan terjadi tanpa peran pemerintah, dan gerakan Islam akan tumbuh subur di wilayah timpang secara ekonomi.
Institusi keagamaan yang memberikan fatwa tidak berdiri di Qatar. Di sana, hanya ada lembaga wakaf untuk filantropi dan kegiatan sosial. Qatar tidak pernah khawatir pada kemungkinan IM mempengaruhi stabilitas negara mereka. Para ulama IM terjebak relasi dengan pemerintah, sehingga potensi untuk menguasai negara dan kaderisasi anggota tidak terjadi: tak ada ketimpangan ekonomi dan ruang publik.
Perbedaan sikap IM di Mesir dan di Qatar terhadap negara, menurut Nathan J. Brown, karena adanya diversifikasi dan lokalisasi gerakan IM di luar Mesir.
